Literasi Rendah Karena Gagal Mengkonversi Program Menjadi Gerakan

Literasi Rendah Karena Gagal Mengkonversi Program Menjadi Gerakan

Belakangan ini isu tentang literasi mulai banyak digaungkan. Tak hanya pemerintah pusat, sektor swasta dan komunitas mulai sering terlibat mendesain program untuk meningkatkan budaya membaca di masyarakat. Milyaran dana pemerintah yang digelontorkan untuk pengembangan program literasi belum cukup memberi dampak yang signifikan terhadap meningkatnya minat membaca masyarakat.

Desa mempunyai peluang besar untuk mendorong kemajuan literasi warganya, sebab anggaran Dana Desa yang jumlahnya rata-rata 1 Milyar per desa, sudah seharusnya menjadikan masyarakat punya kesempatan untuk merancang program pengembangan literasi melalui Perpustakaan Desa atau Taman Baca yang dibangun atas dasar inisiasi warga. Dengan begitu, pembanguan desa tidak hanya terkonsentrasi pada pembangunan fisik semata, tetapi yang lebih penting membangun sumber daya manusianya.

Sudah jamak terjadi, ketidakmampuan masyarakat menumbuhkan imajinasi tentang pentingnya literasi untuk membangun bangsa ini masih tumpul. Apalagi miskonsepsi tentang makna literasi masih menjamur. Warga banyak menganggap literasi hanya identik dengan mengkoleksi buku bacaan lalu memobilisasi warga agar datang ke ruang perpustakaan untuk membaca. Memang tidak salah, nemun paradigma semacam ini masih sangat sederhana sehingga upaya yang dilakukan warga dan pemerintah belum banyak menyentuh pada tujuan yang lebih besar. Padahal, aspek literasi akan berkaitan erat dengan kemajuan pembanguan negeri.

Nurul Hikmah, Project Manager Gerakan 1000 Rumah Baca di Rumah Literasi Indonesia menjelaskan, keterlibatan publik melalui rumah baca yang sudah digagas oleh warga harusnya di respon positif. Mengajak para pegiat literasi untuk merancang kegiatan yang lebih substansial agar tidak sekedar menunaikan kewajiban lewat program yang bersifat seremonial, seperti berlomba-lomba menyulap ruangan berukuran 4×6 meter untuk dijadikan perpustakaan. Lalu, pemerintah desa tak mengerti bagaimana dan siapa yang terlibat untuk mengembangkan perpustakaan menjadi sumber belajar yang menyenangkan bagi warga.

“Beberapa desa sudah memulai mengembangkan Desa Literasi dengan melibatkan komunitas atau rumah baca yang dikelola masyarakat. Namun, banyak desa yang belum memahami bahwa literasi harus menjadi rencana prioritas termasuk bagaimana model pengembangan literasi melalui kerja kolaboasi. Para pegiat literasi juga diharapkan bisa naik level, strategi pengembangan literasi tidak hanya berbasis program namun harus dikonversi menjadi gerakan”, ungkap Nurul Hikmah.

Kerja kolaborasi memang tidak bisa ditawar lagi jika ingin literasi masyarakat bisa tumbuh. Sebab, energi berupa akal pikiran yang dikelola bersama-sama dengan baik tentu akan menghasilkan gagasan-gagasan yang lebih bermutu untuk dijadikan modal mengkonversi program menjadi gerakan.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat memang perlu dipupuk. Terutama yang menyangkut tanggungjawab publik untuk terlibat mencerdaskan warganya melalui gerakan literasi. Syaratnya, pertama, kaum mudanya produktif. Artinya, ada sebuah wadah bagi pemuda untuk berkarya sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, warganya peduli dengan menyediakan ekosistem belajar yang baik dan yang ketiga, negara harus berpartisipasi dengan cara hadir sepenuhnya di tengah-tengah masyarakat lewat kebijakan dan anggaran. Jika satu diantara 3 elemen yang tersebut mengalami masalah, maka bisa dipastikan rencana pembangunan di desa tak akan bisa berubah menjadi gerakan.

Lebih jauh Nurul Hikmah menjelaskan, bahwa semua kebijakan yang mendukung kemajuan literasi belum cukup bisa mendongkrak tingginya minat membaca jika pemerintah belum bersinergi bersama masyarakat dan sektor swasta. Penghargaan Kabupaten Literasi yang disematkan oleh USAID Prioritas pada tahun 2017 seharunya bisa menjadi bahan refleksi, sejauh mana literasi menjadi ruh gerakan yang tumbuh di masyarakat Banyuwangi.

“Sejak 2014 kami memulai gerakan literasi dengan mengajak publik untuk berjejaring mengembangkan rumah baca sebagai sarana pendidikan non formal. Semua dilakukan dengan semangat kerelawanan. Kami berharap pemerintah lebih responsif lagi terhadap semua inisiatif yang dilakukan warga untuk membantu menyediakan sumber belajar melalui rumah baca.”, tegas Nurul Hikmah.

 

 

Comments

comments

Close Menu