Kabar gembira untuk penggerak literasi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memasukkan penguatan literasi sebagai salahsatu program prioritas pemerintah untuk tahun 2019 mendatang. ( Sumber: Republika, Penguatan Literasi Jadi Prioritas Nasional ) . Artinya penggerak literasi di support penuh oleh negara. Tanpa repot advokasi tentang literasi masuk ke desa-desa. Hanya butuh sedikit stimulus ke desa maka desa akan menjalankan program penguatan literasi.
– (kali ini saya akan batasi penguatan literasi di tingkat desa, masih dalam rangka refleksi setahun desa literasi) – Desa kini benar-benar menjadi sorotan. Masalah anggaran yang jumlahnya tak sedikit. Pengawasan yang sangat ketat, hingga negara mengutus kepolisian ikut mengawasi dalam penggunaan Dana Desa. Sebenarnya, penggunaan Dana Desa tak hanya diawasi tetapi seharusnya dilakukan upgrading SDM (Sumber Daya Manusia) . Dana desa yang baru berjalan kurang dari 5 tahun ini rawan penyelewengan katanya. Penyelewengan disini dilakukan dalam dua kondisi, keadaan paham dan tidak paham. Jika penyelewengan Dana Desa (DD) dilakukan oleh orang yang paham tentang pengelolaan keuangan DD maka wajib hukumnya penegak hukum menjalankan tugasnya, tetapi jika penyelewengan Dana Desa dilakukan oleh orang yang tak paham, penegak hukum berhak memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Tingkat pemahaman pengelola keuangan tingkat desa berbeda-beda. Lagi-lagi masalah SUMBER DAYA MANUSIAnya yang harus terjamin.
Jadi, benar apa kata Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami seperti yang dilansir Republika, saat ini pihaknya sedang merancang program pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan pelayanan sosial dasar. Literasi, kata dia, menjadi salah satu poin penting yang perlu dikuatkan agar bisa membentuk manusia yang berkarakter.
Jelas disini, bahwa literasi berdampak begitu besar dalam membentuk manusia yang berkarakter. Ini perlu disiapkan, terutama pemahaman tentang literasi dihadapan kepala desa seluruh indonesia.
Seperri pengalaman sebelumnya, setelah dikasih program tentang literasi pemerintah desa malah banyak pasifnya. Banyak program yang top to bottom hanya berakhir sebagai kebijakan normatif. Sekedar “menggugurkan kewajiban” saja. Tidak benar benar berjalan dengan baik.
Masih banyak kepala desa yang beranggapan, bahwa kegiatan literasi ya tentang perpustakaan desa. Akhirnya, pada berlomba membangun perpustakaan desa. Bukan berfikir bagaimana memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat.
Di desa literasi ketapang saja, butuh waktu berbulan bulan untuk meyakinkan dan mengubah mindset bahwa literasi itu luas. Tidak melulu soal buku. Ini menjadi tantangan, karena dengan adanya masarakat yang literat maka akan muncul masyarakat yang berkarakter, melek terhadap pengetahuan.