Sekali lagi, tingkat pemahaman kepala desa dalam menerjemahkan prioritas nasional yang kabarnya akan diterapkan tahun 2019 ini berbeda beda. Tidak bisa di samaratakan dengan menggunakan satu modul yang bernama gerakan literasi nasional, tidak demikian. Harus ada, pendamping seperti halnya penggunaan Dana Desa yang butuh didampingi. Kalau Dana Desa rawan penyelewengan uang, kalau literasi rawan untuk diabaikan. Padahal pengetahuan sama pentingnya dengan uang agar pembangunan SDM itu berkesinambungan.
Banyak hal yang bisa di petik dan dicontoh dari desa literasi ketapang dalam penguatan literasi. Ada 9 indikator yang bisa diterapkan dan bisa diaplikasikan dalam menerjemahkan prioritas nasional dan salah satu nawa cita yang di dengungkan oleh pak jokowi, membangun dari pinggiran.
Lalu, bagaimana membuat mereka (pemangku kebijakan) bergerak Dengan sukarela? Pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi, bahwa pembangunan SDM itu penting. Kedua, harus muncul kesadaran bahwa SDM itu aset yang sangat berharga. Ketiga, harus memiliki niat yang kuat agar desa itu majudan kuat literasinya karena literasi sebagai pondasi. Jika ketiga komponen itu sudah dimiliki oleh pemangku kebijakan dalam hal ini kepala desa, maka gagasan tentang penguatan literasi akan semakin mudah dijalankan tanpa harus menunggu instruksi dari pusat.
Indonesia butuh lebih banyak desa literasi. Desa yang melek, desa yang sadar bahwa yang harus di bangun adalah jiwanya, bukan hanya badannya. Bukankah itu sudah menjadi lirik di lagu kebangsaan kita?
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk indonesia raya
Bahkan yang harusnya didahulukan adalah pembangunan karakter. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
___________________________________________
Relawan di Rumah literasi Indonesia yang kebetulan menjadi Staff Desa di desa literasi ketapang.