Lebih lanjut penulis menganalisa permasalahan perempuan penganyam bambu menggunakan prespektif Hegelian, penulis awali dari budaya produksi yang oleh Marx diidentikkan dengan penciptaan identitas atas keberadaan diri seseorang yang bekerja adalah merupakan sebuah premis awal berupa thesa. Dalam keharusan yang normal, perempuan-perempuan tersebut seharusnya menemukan identitas dirinya sebagai pekerja yang berhak mendapatkan hasil maksimal dari hasil produksinya. Atau pada taraf kewajaran, perempuan tersebut menyandang hak untuk menentukan berapa harga barang produksi mereka bisa dibeli oleh para tengkulak. Namun yang senyatanya tak seperti yang seharusnya. Kenyataan yang terjadi pada kegiatan produksi anyaman bambu menemui berbagai negasinya. Antithesa dari momen dialektis ini direpresentasikan dengan kondisi perempuan-perempuan tersebut yang semakin jauh kehilangan jatidirinya, dianggap sekunder oleh lingkungan sekitar, dan termarginalisasi oleh kenyataan bahwa pekerjaan menganyam bambu yang digeluti kaum ‘feminin’ bukanlah kegiatan produksi yang sesungguhnya. Kondisi terpuruk yang paling dirasakan adalah ketika para tengkulak membeli dengan harga sangat murah ketika harga sembako melonjak naik. Bagi para perempuan penganyam bambu tersebut tidak ada pilihan lain selain menjualnya dengan harga yang dipatok oleh tengkulak. Ketidakberdayaan atas barang produksi yang diproduksinya sendiri merupakan efek mendalam dari adanya ketergantungan yang kemudian menghilangkan kemungkinan-kemungkinan untuk berwirausaha secara mandiri.
Sebagai pengantar menuju sebuah sintesa, penulis tertarik untuk menyitir pandangan tentang kondisi masyarakat post-industrial Paschal Preston yang dikutip oleh Rahma Sugihartati dalam karya nya yang berjudul ‘perkembangan masyarakat informasi dan teori sosial kontemporer’. Secara garis besar, Preston memaparkan paling tidak ada dua proses perubahan yang melatarbelakangi perkembangan pemikirannya tentang masyarakat informasi. Pertama, terjadinya perluasan yang benar-benar signifikan dalam derajat penekanan pada persoalan teknologi dalam wacana publik kontemporer. Kedua, munculnya kesadaran bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baru telah menjadi jalur khusus dan utama dari proses perubahan sosial, politik, budaya, dan ekonomo masyarakat post-industrial (Preston, dalam Sugihartati, 2014:85). Menurut pengamatan dan kajian preston, sejak 1970-an, banyak hal terjadi dan telah berubah dalam kehidupan komunikasi manusia, terutama berkaitan makin meluasnya teknologi informasi dan media massa. Perubahan yang terjadi di masyarakat tidak hanya menyangkut persoalan inovasi teknik baru yang radikal di bidang informasi dan komunikasi, seperti perkembangan cepat dari internet world wide web dan prospeknya sebagai garda terdepan dalam perdagangan elektronik dan jasa multimedia digital.
Sugihartati (2014 : 91) juga menambahkan bahwa kehadiran konvergensi media, selain meneguhkan eksistensi dan menghela perkembangan masyarakat informasi, juga mendorong lahirnya ekonomi digital dan sistem ekonomi informasional. Hal ini dapat menjadi titik balik bagi persoalan perempuan-perempuan di Desa Papring. Melalui pencerdasan tentang melek teknologi, terbesit sebuah harapan tentang bagaimana para perempuan penganyam bambu memiliki kuasa penuh atas kegiatan produksi yang dijalankannya. Media sosial berbasis internet dapat menjadi wadah penyebarluasan informasi tentang hasil produksi. Output positif yang sangat signifikan yakni tumbuhnya kemandirian ekonomi berbasis digital. Dengan menjadi tuan atas dirinya dan produksinya sendiri, para perempuan penganyam bambu dapat memutus rantai produksi yang sebelumnya hanya bergantung pada tengkulak. Maka sebagai sebuah sintesa, perekonomian digital tersebut tidak hanya membebaskan rantai produksi yang tidak sehat, tetapi mampu mengembalikan trah perempuan sebagai satu keutuhan yang utuh atas dirinya, dan tidak lagi termarginalisasi oleh perbedaan gender seperti sebelumnya. Tentunya dengan membawa semangat kontra-feminisasi kemiskinan.