Bagi SMP (negeri- swasta) besar lagi mapan (established) berkomitmen utuk mematuhi aturan main dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan misalnya tidak lagi bernafsu menambah pagu atau klas baru apapun alasanya. Bahkan jika dimungkinkan. Dan ini akan lebih elok – jika dengan ihlas hati membatasi atau bahkan mengurangi pagu dari seharusnya untuk dibagikan ke SMP tetangga yang memiliki sumberdaya dan peserta didik dalam jumlah kurang memadai.
Bagi SMP mapan tentu ini bukan pilihan mudah, ini adalah sebuah pengorbanan. Selayaknya mereka menelan egoisme sektoral/personal, membuka jiwa korsa bahwa semua SMP – negeri maupun swasta – adalah bagian dari sistem kemasyarakatan yang sama-sama memanggul tanggungjawab masa depan anak Indonesia. Hanya berkorban dengan cara ini maka jurang perbedaan (disparity valley) antar SMP dapat ditutup, dan fokus pada usaha-usaha peningkatan mutu sekolah dapat dikuatkan.
Dalam kerangka pengorbanan juga, selayaknya SMP – negeri/swasta- yang sudah mapan dengan tanpa ragu membagikan pengalaman dalam praktek terbaik (best practise) pengelolaan sekolah ke SMP yang belum/kurang mapan. Kepala sekolah hendaknya, tanpa diminta sekalipun siap menjadi mentor, menjadi bapak / ibu asuh untuk memajukan sekolah yang belum mapan. Pun juga kepala SMP yang belum/kurang mapan untuk tidak segan berguru dan menjadi murid kepada SMP yang telah mapan.
Penting juga dibangun kesepahaman antara SMP dengan MTs agar sama sama berkomitmen patuh pada azas dalam hal penerimaan calon peserta didik baru sehingga kedua satuan pendidikan dasar beda kementrian ini tetap bisa berjalan berseiring dalam misis agung kenabian ( prophetic mission), mencerdaskan anak bangsa, mendidik mereka menjadi generasi kreatif, mandiri,bertanggungjawab dan berbudi pekerti luhur.
________________
Mohammad Hasyim, pengurus Dewan Pendidikan Banyuwangi, pernah menjadi pengawas Dikmen, mengajar di IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi